Panduan Membuat Perizinan Usaha Bagi UMKM – UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat membutuhkan perizinan guna kelancaran bisnis yang dkembangkan. Hal ini tentunya menjadikan setiap pengusaha berkewajiban untuk mengurus izin pada pemerintahan setempat.

Perizinan Usaha Bagi UMKM

Pelaksana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diwajibkan untuk mengurus izin perusahaan. Tidak hanya itu hukum bisnis yang berlaku juga harus diketahui oleh pengusaha. Hal itu bertujuan agar pelaku lebih taat dalam perizinan pada pemerintah setempat. Adapun dasar tersebut antara lain:

• Perpres RI No. 98 Th 2014 dan Lembaran Negara RI No. 222 Th 2014 (Peraturan Presiden mengenai Izin Usaha Mikro Kecil atau IUMK)
• Permendagri No. 83 Th 2014 dan Berita Negara RI No. 1814 Th 2014 (Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian perizinan UMK)
• Kesepahaman bersama Mendagri (Menteri Dalam Negeri), Menko (Menteri Koperasi) dan UMKM, serta Mendag (Menteri Perdagangan) didalam hukum No. 503/555/SJ; No. 72/M-DAG/MOU/I/2015; No. 30/KB/M.KUKM/I/2015; (mengenai pemberian dan pembinaan IUMK)
• Kerjasama oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengembangan dan Rekonstruksi Usaha, Direktur Utama PT. BRI serta Asippindo (mengenai pembahasan pelaksanaan pemberian IUMK)

Pembuatan Perizinan Usaha Bagi UMKM

Pemberian izin terkait usaha UMKM, tentunya memiliki standar prinsip tersendiri. Hal ini ternyata juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku yang hendak mengembangkan bisnisnya. Adapun beberapa hal yang diperhatikan pemerintah dari adanya perizinan antara lain:

1. Kesederhanaan, Kecepatan, dan Kemudahan Prosedur Pembuatan

Pemerintah memastikan adanya prosedur yang cepat, mudah, dan sederhana bagi pelaku usaha yang ingin mengurus pembuatan perizinan UMKM. Hal ini ditujukan agar pengusaha bisnis tidak kesulitan dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga.

Kepastian itu tentunya sangat membantu, mengingat saat ini waktu serta tenaga sangat dibutuhkan guna mengembangkan bisnis. Pemerintah memberikan prinsip seperti ini juga agar mengurangi tingkat kejenuhan dalam prosesi izin, yang mana banyak dikeluhkan bagi hampir semua bidang usaha.

2. Terciptanya Kenyamanan serta Kepastian Akan Hukum

Kepastian akan hukum yang berlaku, sangat ditekankan pemerintah guna membantu pelaku usaha dalam mengembangkan setiap bisnis baru. Hal ini ditujukan agar nantinya proses berusaha itu dapat bersaing dengan banyaknya jenis perusahaan yang telah didirikan lebih dulu.

Terciptanya kenyamanan bagi pihak pelaku usaha dalam mengurus perizinan UMKM, dapat menambah keinginan untuk kelegalan bisnis. Pasalnya selama ini banyak pengusaha yang enggan melegalkan perusahaan, karena memang proses pengurusan izinnya tidak nyaman.

3. Memberikan Informasi Secara Terbuka

Adanya keterbukaan akan informasi terkait UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tentunya lebih memberi kesempatan pelaku bisnis dalam mengajukan berbagai pertanyaan. Hal ini memang sangat dibutuhkan bagi pebisnis baru, sebab masih sedikitnya pengetahuan akan perizinan dan lain-lain.

Pemberian informasi dalam berbisnis juga diusahakan agar tidak membingungkan pelaku usaha. Selain itu, keterangan yang disampaikan juga dilakukan secara singkat, padat dan jelas, sehingga setelah mengetahui hal tersebut pengusaha sudah paham akan pertanyaan yang diajukan.

4. Pengarahan Jika Pelaku Usaha Mendapati Kesalahan

Pada proses membuat perizinan, pemerintah yang bertugas sebagai penerbit izin juga harus memberikan arahan jika pelaku bisnis mendapati kesalahan. Hal ini bertujuan agar semua pengusaha dapat membenahi semua usaha yang kurang tepat.

Adanya pengarahan ini ditujukan untuk semua pengusaha, baik yang masih baru ataupun sudah lama. Berguna untuk menjaga ketertiban dan kemajuan bersama, sehingga pelaku bisnis dapat lebih baik lagi kedepannya.

Demikian sedikit ulasan mengenai membuat perizinan usaha bagi UMKM. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis baru atau melanjutkan perkembangannya.